Panduan Mengurus 5 Administrasi Penting Setelah Menikah

Setelah resmi menikah secara hukum negara, maka pasangan pengantin baru wajib mengurus surat-surat administrasi penting mulai dari KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, NPWP, BPJS Kesehatan sampai mengganti nama. Berikut prosedur serta persyaratan yang harus disiapkan ketika ingin membuat surat-surat administrasi penting tersebut.

Membuat Kartu Keluarga (KK) Baru Setelah Menikah

Setiap pasangan yang resmi menikah diwajibkan untuk memiliki kartu keluarga karena merupakan kartu identitas sebuah keluarga. Selain berisi berbagai data penting mulai dari nama, susunan anggota keluarga, pekerjaan setiap anggota keluarga, hubungan, pada setiap kartu keluarga akan terdapat nomor. Nomor inilah yang nantinya akan diminta pada setiap pengurusan dokumen-dokumen wajib, seperti membuat KTP, mendaftar sekolah, mengajukan pinjaman ke bank, mengajukan KPR, bahkan sampai mendaftarkan nomor ponsel. Ini mengapa penting bagi setiap pasangan pengantin baru untuk segera membuat KK setelah menikah.

Seperti dilansir dari Indonesia.go.id, berikut prosedur pembuatan KK baru:

1. Meminta surat pengantar pembuatan KK baru ke RT tempat Anda tinggal, lalu meminta stemple ke RW setempat.
2. Setelah mendapatkan stempel dari RW, datanglah ke kantor kelurahan setempat lalu mengisi data dan menandatangani formulir permohonan pembuatan KK.
3. Formulir permohonan pembuatan KK harus dilampiri dengan surat pengantar RT/RW setempat, fotokopi buku nikah, serta surat keterangan pindah datang bagi Anda atau pasangan yang datang dari luar kota.
4. Setelah formulir dan semua data persyaratannya disetujui oleh kantor kelurahan, Anda membawa formulir tersebut ke kantor kecamatan. Di sinilah diajukan proses penerbitan KK baru.

Mengganti Status di KTP-el

Setelah memiliki KK, maka pengantin baru bisa mengubah status tidak menikah di KTP-el menjadi menikah. Website resmi Indonesia.go.id menyebutkan, pengubahan data di KTP-el prosedurnya lebih mudah ketimbang membuat KTP-el baru. Karena ada beberapa data di KTP-el yang tidak berubah, seperti Nomor Induk Kependudukan dan tempat tanggal lahir. Umumnya, pada pengantin baru data yang diubah pada KTP-el adalah status kawin dan domisili.

Adapun cara mengurus perubahan data KTP-el adalah:

1. Siapkan dokumen yang diperlukan seperti KTP-el yang dimiliki, KK, surat nikah, akta kelahiran, ijazah.
2. Datanglah ke Dukcapil, tapi beberapa wilayah sudah bisa diurus di tingkat kelurahan di tempat domisili Anda.
3. Serahkan dokumen yang diperlukan ke petugas Dukcapil atau kelurahan.
4. Petugas Dinas Dukcapil atau kelurahan akan memberikan resi untuk pengambilan KTP-el yang sudah jadi.
5. Waktu tunggu maksimal untuk pengambilan KTP-el baru adalah 14 hari kerja.
6. Bawa KTP-el lama dan KK untuk pengambilan KTP-el baru sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Dinas Dukcapil atau kelurahan.

Memperbarui Data Pribadi di BPJS

Penting juga bagi pengantin baru untuk memperbarui data di BPJS Kesehatan agar menerima bantuan dalam proses persalinan. Untuk Anda dan pasangan yang merupakan peserta BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU) non penyelenggara negara, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), golongan Bukan Pekerja (BP) yang iurannya tidak dibiayai pemerintah, maka persyaratannya untuk memperbarui data adalah KTP-el, KK, dan kartu identitas peserta JKN KIS. Tapi untuk Anda dan pasangan yang merupakan Peserta Bantuan Iuran (PBI), PPU, dan PPU penyelenggara negara maka persyaratannya adalah KTP-el, KK, kartu identitas peserta JKN KIS, dokumen pengesahan dari lurah atau kepala desa.

Bawalah semua dokumen persyaratan tersebut ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat yang ada di sekitar domisili Anda. Atau bisa juga perubahan data dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan care center, Mobile customer service, atau via Whatsapp Pelayanan Administrasi (PANDAWA). Untuk mengubah data melalui aplikasi JKN Mobile, Anda perlu membuat akun dengan memasukkan nomor kartu BPJS, email serta membuat sandi kunci. Setelah terdaftar memiliki akun, Anda bisa login dan kemudian memilih fitur ubah data. Masukkanlah data-data baru yang ada dan kemudian simpan.

Jika Anda memilih mengubah data melalui BPJS Kesehatan care center di nomor 1500 400, maka sampaikan perubahan data yang ada kepada petugas yang terhubung. Selain melalui telepon, bisa juga melalui mobile customer service atau layanan keliling BPJS Kesehatan. Pada jalur ini, Anda akan diminta mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan mengantre hingga mendapatkan giliran pelayanan.

Pengubahan data juga bisa dilakukan melalui WhatsApp Pandawa. Yang pertama kali harus Anda cari tahu adalah nomor WhatsApp Pandawa kantor cabang wilayah di domisili Anda. Ini bisa dicari melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan atau melalui layanan CHIKA di nomor WhatsApp 08118750400. Layanan Pandawa beroperasi dari Senin-Jumat, mulai pukul 08:00 – 15:00 waktu setempat.

Menggabungkan NPWP Suami-Istri

Beberapa pasangan yang telah menikah memilih akan menggabungkan NPWP suami istri dengan pertimbangan mempermudah pelaporan SPT setiap tahunnya. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk penggabungan NPWP ini adalah kartu NPWP yang akan dihapus, buku atau akta nikah, surat pernyataan tidak membuat perjanjian pisah harta dan penghasilan, KTP-el, fotokopi KK dan NPWP suami.

Setelah itu ajukan permohonan penghapusan NPWP via daring dengan cara mengunduh formulirnya di situs pajak.go.id. Isilah formulir penghapusan secara daring yang dilengkapi dengan tanda-tangan elektronik. Lampirkan seluruh dokumen lewat fitur e-registration yang ada di situs Direktorat Jenderal Pajak.

Setelah pengajuan secara daring, kirimkan dokumen persyaratan hardcopy ke KPP Pratama yang menerbitkan NPWP yang akan dihapus. Baru setelah ini DPJ akan memeriksa serta memverifikasi permohonan penghapusan NPWP yang Anda ajukan. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan keputusan biasanya memakan waktu selama enam bulan sejak tanggal bukti penerimaan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan tidak ada pembayaran pajak yang belum selesai, baik dari pihak wajib pajak maupun dari kantor pajak yang bersangkutan.

Mengganti Nama Setelah Menikah

Jika Anda memilih untuk menyematkan nama belakang pasangan setelah resmi menikah, maka perlu melakukan pengubahan nama. Prosedur pertama yang Anda harus lakukan adalah mengajukan permohonan mengganti nama ke pengadilan negeri. Bagaimana caranya?

Buatlah Surat Permohonan Mengganti Nama yang ditujukan ke Pengadilan Negeri. Yang harus menjadi perhatian pada surat permohonan ini adalah Anda harus menyebutkan alasan yang kuat mengapa ingin mengubah nama.

Dalam situs sipp.menpan.go.id, disebutkan surat permohonan itu harus ditanda-tangani di atas materai 10.000 rupiah lalu difotokopi rangkap dua. Sertakan juga fotokopi KTP sebanyak satu lembar, fotokopi KK pemohon sebanyak satu lembar, fotokopi ijazah sebanyak satu lembar, fotokopi akta kelahiran sebanyak satu lembar, fotokopi KTP dua orang saksi, masing-masing sebanyak satu lembar. Setelah semua persyaratan lengkap, Anda bisa mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Surat permohonan ini kemudian didaftarkan ke pengadilan setempat agar mendapatkan jadwal persidangan.

Jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Anda untuk mengganti nama, maka akan dikeluarkan penetapan hakim. Inilah yang kemudian dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk diubah. Pihak dinas lalu akan memberikan catatan pinggir soal perubahan itu. Yang perlu Anda ketahui, tidak semua permohonan penggantian nama mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri. Ini mengapa alasan pengubahan nama menjadi sangat penting.